Beli Edisi Cetak
Sabtu, 24 Januari 2009
DRAINASE KOTA TEGAL 9 MILYAR
Bertujuan atasi permasalahan saluran air, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal menjadwalkan perbaikan beberapa saluran. Tahun 2009, DPU menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 miliar.
Plt DPU Kota Tegal, Cucuk Daryanto, Jumat (23/1) mengatakan, anggaran yang ada, rencananya akan digunakan untuk pembuatan gorong-gorong dan dan saluran air atau drainase.
Untuk pembangunan tersebut, disediakan anggaran 3.8 Milyar. Sedang untuk pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan DPU menganggarkan Rp 800 juta di tahun 2009 ini.
Sedang untuk pengendalian banjir dan pembuatan badan sungai atau saluran, pihaknya juga menganggarkan sekitar Rp 5 miliar. Saluran yang ada tersebut meliputi Saluran di Kolonel Sudiarto, Jl Werkudioro, Kali Pesing, Saluran di Kelurahan Bandung, saluran di Jl Banyu Wangi, Jl Sutan Syahrir, Jl Mujaher, Jl Wader, Jl Merpati, Jl Jati Sari, Sungai Kali Werak, dan Drainase di Kelurahan Kejambon dan Randugunting.
Untuk sungai-sungai besar di Kota Tegal, DPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya perbaikan ketika ada kerusakan, PU hanya melakukan penanganan sementara.
"Untuk penanganan di sungai besar seperti kemiri, ketiwon dan kaligangsa, PU hanya bersifat tanggap darurat. Artinya hanya melakukan penanganan sementara, selebihnya PSDA yang mempunyai tanggung jawab," ungkapnya.
Dalam penangan banjir, saat ini DPU juga sedang melakukan pembanguna polder yang berada di Kelurahan Kaligangsa. Pembanguna tersebut memakan anggaran 2 milyar dengan luas lahan 3 hektar dengan kedalaman 2,5 meter.
Sebelumnya, Kepala Balai PSDA Pemali Comal Purwadi melalui Kasi Pengendalian dan Pendayagunaan Pangestu Y menjelaskan, ada sekitar 41 Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemali saat ini rusak.
Akibatnya puluhan tanggul dan tebing kritis serta sedimentasi di hulu maupun jaringan irigasi semakin parah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNPKA).
Program ini dipimpin langsung oleh masing-masing kepala daerah dengan menjalin kemitraan berbagai dinas dan instansi. Seperti Bappeda, Bapedalda, DPU, Pertanian, Kehutanan dan lainnya.
Menurutnya dari tahun ke tahun kerusakan DAS ini semakin meluas. Kerusakan ini mulai terjadi sejak tahun 1998. Program GNPKA ini dilakukan mulai dari reboisasi, sosialisasi, stimulan, serta lainnya.
Pengurus Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Heri W menambahkan apabila program ini tidak dilaksanakan secepatnya maka dampak yang diakibatkan akan semakin besar.
Diantaranya denasi debit air anatra musim hujan dan kemarau semakin tinggi. Sedangkan sedimentasi yang terus menerus bisa mengakibatkan permukaan air laut semakin tinggi.
Senin, 24 November 2008
.jpg)
Fee Sponsor PJTKI Melambung
KENDAL, Sinar Pagi
Melambungnya fee yang diberikan pihak Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur sampai tingkat pelaksanaan kegiatan dilapangan.Sistem yang ada serta kultur budaya masyarakat dengan secara sengaja menciptakan sponsor (calo TKI) yang dengan sendirinya menguasai pasar TKI. Dijelaskan bahwa para TKI secara kultur budaya yang berkembang di masyarakat adalah mereka lebih percaya dengan para sponsor dibanding dengan perusahaan PJTKI, karena sponsor bisa juga keluarga atau teman dari TKI sendiri.
Sistem aturan untuk saat ini dimana para pemodal asing (Agen) dengan leluasa mendirikan kantor bahkan langsung turun ke masyarakat untuk mencari kemudian memberangkatkan TKI dari daerah, hal ini menjadi sangat berpengaruh, persaingan antara Agen dengan para pengusaha lokal yang nota bene adalah dibawah Agen tersebut. Karena alurnya setelah TKI dinyatakan dapat diberangkatkan (lulus administrasi –red) oleh PJTKI diserahkan ke Agen di negara tujuan, yang kemudian merekalah yang akan menempatkan TKI tersebut. Hal ini juga mempengaruhi dalam persaingan pemberian fee sponsor, dari pantauan SP ada yang mencapai 5 sampai 6 juta diberikan kantor kepada sponsor untuk setiap mengantarkan seorang calon TKI.
Kebiasaan mendaftar lewat sponsor merupakan langkah yang tidak efisien, tetapi karena ini sudah menjadi sebagian dari budaya di masyarakat. Para TKI tidak mempersoalkan pendaftaran melalui sponsor, karena keinginan mereka cepat berangkat ke negara tujuan. Meskipun dibelakang hari mengetahui kalau sebagian dari pendapatannya dipotong untuk fee sponsor. Ditambah kurang tertatanya para sponsor, kenyataannya bahwa seorang sponsor dapat dengan mudah mengantongi ijin lebih dari satu kantor cabang PJTKI. Jelas hal ini merupakan situasi yang akan menciptakan persaingan tidak sehat, sponsor dengan mudah akan memberikan calon TKI kepada kantor PJTKI yang memberi fee tinggi.
Diketahui sponsor mendapatkan fee setelah mereka mengantar calon TKI ke kantor PJTKI, setelah calon TKI tercatat sponsor lansung dapat menerima fee tersebut dan diberikan oleh pengusaha PJTKI, dana tersebut dari pengahasilan TKI sendiri yang akan dipotong nantinya setelah mereka bekerja dan mendapatkan upah.
Pengawasan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Kendal sangat lemah, bahkan terlihat tidak ada kepedulian untuk mentertibkan demi terlindunginya para calon TKI yang akan menjadi pahlawan devisa negara. Hal ini terbukti dari hasil catatan SP mengenai daftar kantor cabang PJTKI yang direkomendasi dan dinyatankan legal oleh Disnakertran dimana diantarannya ternyata ada perusahaan yang sudah tidak ada wujudnya, jelas kelalaian yang fatal. Padahal untuk menjadi kantor cabang PJTKI terdaftar dan di rekomendasi oleh disnaker pengusaha tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Dari keterangan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sutiyono,S.Sos. membenarkan bahwa cabang PJTKI yang direkomendasi adalah mereka yang masih aktif menyalurkan tenaga kerja asal Kab.Kendal dengan negara tujuan Timur Tengah dan negara ASEAN. mereka menyalurkan tenaga kerja untuk bekerja pada sektor formal dan informal sesuai permintaan negara tujuan. ”itu adalah daftar terbaru, dan yang tercatat tersebut adalah yang resmi.” Jelas kadinas naker. Senada juga di ungkapkan Kasie Penempatan Tenaga Kerja, Supardi mengatakan bahwa daftar tersebut adalah yang terbaru dari cabang- cabang PJTKI yang mendapat payung hukum dan dapat beroperasi di wilayah Kab.Kendal.
Kapada SP seorang pemilik dari kantor cabang PJTKI dari Kab. Kendal yang sudah mengantongi pengalaman puluhan tahun di bidang PJTKI mengatakan bahwa sejauh ini permasalahan sponsor tidak dapat di selesaikan, karena tidak ada pihak yang bersedia mengatur dengan sebenar-benarnya, “pihak terkait kurang tegas, mereka hanya mengurus dan mengatur hal yang menguntungkan saja, ketika ada permasalahan, cepat-cepat saling menyalahkan, dan ujungnya para pengusaha PJTKI yang dibikin repot.” Ungkapnya.
Senin, 17 November 2008
UPS Bangun Gedung Dengan Swakelola,
terkait persiapan dari PTS menjadi PTN
TEGAL, Sinar Pagi
Pembangunan Gedung Pusat Rektorat Universitas Pancasakti (UPS) Tegal senilai Rp 5,56 miliar yang terletak di dalam lingkungan kampus Jalan Halmahera Km 1 Tegal. dimana kegiatan pekerjaan pembangunan gedung baru tersebut dengan swakelola oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti (YPP) Tegal.Peletakan batu pertamanya,Sabtu (15/11) dilakukan oleh Dirjen Dikti Depdiknas, Prof dr Fasli Jalal PhD. yang kemudian memberikan orasi ilmiah bertema ’’Upaya Peningkatan Kualitas Akademik Berbasis Ipteks’’, di ruang auditorium UPS Tegal.
Dirjen Dikti mengatakan bahwa apabila 20 persen APBN sudah dapat dialokasikan untuk pendidikan. diharapkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berubah status jadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dari data yang ada tercatat sekitar 20 PTS unggulan yang dipertimbangkan menjadi PTN. Pihak Depdiknas akan memprioritaskan tujuh PTS diantaranya, sedang untuk UPS Tegal mengenai proposal pengajuan perubahan status sudah sampai ke Mendiknas. ’’Untuk UPS Tegal sudah sangat memenuhi. Karena jumlah mahasiswa sudah lebih 6.000. Juga fasilitas pendidikan dan dosen juga sudah terus meningkat dan cukup memadai,’’ ungkapnya. Dijelaskan juga bahwa pemerintah tegas dalam menjalankan aturan seperti halnya dengan ketentuan untuk memberikan izin penyelenggaraan kuliah jarak jauh untuk perguruan tinggi bagi mahasiswa yang sudah bekerja sebagai guru, sedang pelarangan untuk mahasiswa murni, atau yang melanjutkan kuliah karena sempat terhenti dan belum bekerja sebagai guru.
"Perguruan tinggi yang membuka perkuliahan jarak jauh dengan mengesampingkan aturan tersebut akan dicabut izin program studi kuliah jarak jauhnya." tegasnya yang didampingi Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pancasakti (YPP) H Imawan Sugiharto SH MH dan Rektor UPS Tegal H Dr Tri Jaka Kartana MSi.Daniel/Eko
Senin, 10 November 2008
Proyek Perbaikan Pintu Pengendali Banjir Di Sungai Bordi Tidak Transparan.
Kendal, SP- bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik dan keuangan.
Namun dalam hal ini nampaknya Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kab.Kendal mengabaikan azas transparansi yang diatur dalam kepres No.80 Th.2003, dalam proyek perbaikan 3 unit pintu pengendali banjir tidak disertai papan proyek.
Dijelaskan Toto Kabid Pengairan Kab.Kendal kepada SP dirinya merasa kaget dan berterimakasih atas masukan SP bahwa pekerjaan tersebut tidak disertai papan proyek.
Memang betul ada perbaikan 3 pintu dan sarananya, untuk perbaikan ini dilakukan juksung (penunjukan langsung ) karena danaya hanya Rp.95 jutadari APBD dan bukan dana pemeliharaan rutin yang mana proyek dikerjakan pemborong atau rekanan.
Sayangnya saya lupa CV apa yang mengerjakan, selain itu juga saya lupa masa mulai pekerjaan sampai masa akhir pekerjaan pada proyek tersebut, tentunya saya akan segera memerintahkan kepada pelaksana agar memasang papan proyek.
