Beli Edisi Cetak
Kamis, 01 September 2011
Din: Pemerintah Inkonstitusional
Dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H Pemerintah dinilai lebih memihak kepada ormas Islam tertentu daripada Muhammadiyah dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah.
Sikap pemerintah itu, menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin, inkonstitusional. Din mengatakan hal tersebut seusai menjadi imam dan khatib shalat id di Alun-Alun Utara, Yogyakarta, Selasa (30/8).
Ia menilai, pemerintah tidak mengakomodasi perhitungan dengan menggunakan metode hisab seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Padahal, hampir seluruh negara Islam di dunia menggunakan perhitungan itu.
‘’Muhammadiyah bukan mengada-ada dalam hal ini. Mengapa rapat isbat hanya memberikan kesempatan dan menjustifikasi kepentingan pemerintah. Ada laporan sudah melihat hilal, tapi ditolak. Kalau terus-terusan seperti ini, berarti melanggar konstitusi, pasal 29 UUD 1945,’’ tegasnya.
Din berharap ke depan rapat isbat mengakomodasi semua pihak. Menurutnya, pemerintah harus dapat menjadi pengayom, berdiri di atas semua kelompok keagamaan, dan tidak berpihak kepada salah satu golongan.
Seperti diketahui, tahun ini ada perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri. Muhammadiyah merayakan Lebaran pada Selasa (30/8), sementara pemerintah secara resmi menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada Rabu (31/8).
Bantah Minta Maaf
Menanggapi hal itu, Menteri Agama Suryadharma Ali membantah pihaknya bertindak otoriter dan lebih mementingkan kelompok tertentu dalam memutuskan 1 Syawal 1432 H. Ia juga menyangkal berita yang menyebutkan pihaknya meminta maaf atas kekeliruan dalam memutuskan 1 Syawal tersebut.
“Tidak benar kami otoriter dan memihak atau mementingkan kelompok tertentu. Apalagi disebut tidak mendengarkan pendapat Muhammadiyah. Saya dengarkan semua pendapat dalam sidang isbat. Utusan resmi Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah menghormati (pihak) yang berpandangan 1 Syawal jatuh pada 31 Agustus, dan minta izin melaksanakan Idul Fitri pada hari Selasa (30/8),” kata Suryadharma usai bersilaturahim dengan Presiden SBY di Istana Negara, kemarin.
Selain itu, lanjut dia, semua utusan resmi ormas Islam dan MUI sudah diberi kesempatan yang sama untuk menanggapi hasil laporan dari 90-an titik pemantau hilal. Menurut Suryadharma yang juga ketua umum DPP PPP, bila dirinya dianggap otoriter, maka itu pendapat seseorang yang tidak setuju atau kecewa dengan keputusan pemerintah.
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar menambahkan, berita yang menyebutkan pemerintah meminta maaf karena melakukan kesalahan dalam memutuskan 1 Syawal 1432 H sama sekali tidak berdasarkan fakta.
“Itu jelas tidak sesuai fakta dan meresahkan umat. Kami akan berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk melacak sumber peredaran kabar tersebut,” katanya.(CyberNews)
