Beli Edisi Cetak
Senin, 18 Juli 2011
Pengelolaan Jamkesda Semrawut
TEGAL - Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kota Tegal hingga kini proses pengelolaannya masih semrawut. Sebab, banyak nama warga yang belum terdata dan ada juga yang terdata ganda baik di Jamkesmas maupun Jamkesda dan warga yang dari luar Kota Tegal juga terdata dalam program tersebut.
Selain itu, disinyalir juga masih banyak PNS di lingkungan Pemkot Tegal yang menggunakan masuk Jamkesda untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, Pemkot diminta untuk melakukan pengusutan terhadap masalah tersebut. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Tegal H Edy Suripno SH, Sabtu (9/7). Menurut dia, dampak adanya masalah itu menyebabkan kebutuhan anggaran untuk Jamkesda sulit dikendalikan. Hal itu dipengaruhi dengan terjadinya pembengkakan jumlah warga miskin di Kota Tegal yang mencapai sekitar 72.000 jiwa lebih atau hampir sekitar 25 persen dari jumlah penduduk. "Jumlah warga miskin yang tercatat pada data base di di Pemkot sangat tidak rasional," tegasnya.
Edy Suripno mengemukakan, dalam proses pendataan dan validasi juga tidak maksimal. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat kerja antara DPRD dan Pemkot baru-baru ini, dalam kesempatan itu Direktur RSU Kardinah, dokter Abdal Hakim Tohari menyampaikan, masih ada PNS yang tercatat dalam data base sebagai pengguna fasilitas Jamkesda maupun Jamkesmas. "Kami menduga ada ketidakberesan dalam pencatatan warga miskin yang akan diberi fasilitas kesehatan gratis," tegasnya. (suaramerdeka)
