Beli Edisi Cetak
Sabtu, 24 Januari 2009
DRAINASE KOTA TEGAL 9 MILYAR
Bertujuan atasi permasalahan saluran air, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal menjadwalkan perbaikan beberapa saluran. Tahun 2009, DPU menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 miliar.
Plt DPU Kota Tegal, Cucuk Daryanto, Jumat (23/1) mengatakan, anggaran yang ada, rencananya akan digunakan untuk pembuatan gorong-gorong dan dan saluran air atau drainase.
Untuk pembangunan tersebut, disediakan anggaran 3.8 Milyar. Sedang untuk pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan DPU menganggarkan Rp 800 juta di tahun 2009 ini.
Sedang untuk pengendalian banjir dan pembuatan badan sungai atau saluran, pihaknya juga menganggarkan sekitar Rp 5 miliar. Saluran yang ada tersebut meliputi Saluran di Kolonel Sudiarto, Jl Werkudioro, Kali Pesing, Saluran di Kelurahan Bandung, saluran di Jl Banyu Wangi, Jl Sutan Syahrir, Jl Mujaher, Jl Wader, Jl Merpati, Jl Jati Sari, Sungai Kali Werak, dan Drainase di Kelurahan Kejambon dan Randugunting.
Untuk sungai-sungai besar di Kota Tegal, DPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya perbaikan ketika ada kerusakan, PU hanya melakukan penanganan sementara.
"Untuk penanganan di sungai besar seperti kemiri, ketiwon dan kaligangsa, PU hanya bersifat tanggap darurat. Artinya hanya melakukan penanganan sementara, selebihnya PSDA yang mempunyai tanggung jawab," ungkapnya.
Dalam penangan banjir, saat ini DPU juga sedang melakukan pembanguna polder yang berada di Kelurahan Kaligangsa. Pembanguna tersebut memakan anggaran 2 milyar dengan luas lahan 3 hektar dengan kedalaman 2,5 meter.
Sebelumnya, Kepala Balai PSDA Pemali Comal Purwadi melalui Kasi Pengendalian dan Pendayagunaan Pangestu Y menjelaskan, ada sekitar 41 Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemali saat ini rusak.
Akibatnya puluhan tanggul dan tebing kritis serta sedimentasi di hulu maupun jaringan irigasi semakin parah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNPKA).
Program ini dipimpin langsung oleh masing-masing kepala daerah dengan menjalin kemitraan berbagai dinas dan instansi. Seperti Bappeda, Bapedalda, DPU, Pertanian, Kehutanan dan lainnya.
Menurutnya dari tahun ke tahun kerusakan DAS ini semakin meluas. Kerusakan ini mulai terjadi sejak tahun 1998. Program GNPKA ini dilakukan mulai dari reboisasi, sosialisasi, stimulan, serta lainnya.
Pengurus Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Heri W menambahkan apabila program ini tidak dilaksanakan secepatnya maka dampak yang diakibatkan akan semakin besar.
Diantaranya denasi debit air anatra musim hujan dan kemarau semakin tinggi. Sedangkan sedimentasi yang terus menerus bisa mengakibatkan permukaan air laut semakin tinggi.
